INFO LAKI, Jakarta – Olah mafia tanah membuat resah masyarakat dan bahkan bisa memicu konflik sosial yang mengarah pada kondisi yang tidak kondusif.

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) melihat gejolak seperti ini sangat berharap kepada lembaga Kejaksaan yang diberi kewenagan oleh Presiden  untuk serius dan fokus untuk tangani masalah Mafia Tanah ini yang sudah menjadi kegelisahan masyarakat.

Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Pemerintah saat ini belum efektip dan optimal dalam menangani kasus ini.

Hingga masih banyak kasus ini baik yang ditangani oleh satgas Mafia Tanah di Kejaksaan dan Kepolisian masih stagnan (jalan ditempat).

Karena itu laki sangat berharap kejaksaan lebih pro aktif untuk menuntaskan perkara ini agar masyarakat benar benar tenang hidup di NKRI dalam kondisi yang merdeka.

Hal ini disampaikan oleh Burhanudin Abdullah, SH, Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di Jakarta.

Burhan menilai, BPN salah satu Aktor yang menjadi Pelaku Mafia tanah. Karena ulah oknum BPN timbul sertifikat ganda. Apa mungkin dengan lokasi yang sama dan luas yang sama bisa terjadi sertifikat ganda. Padahal pato batas yang sudah ada juga dilakukan oleh BPN.

“Apa mungkin pihak lain yang bisa melakukan perubahan tanpa sepengetahuan oknum BPN. Kan aneh bila BPN tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat tersebut.

Kadang kadang oknum BPN bila terjadi sertifikat ganda dengan enteng mengatakan silahkan selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apa tidak menyakitkan hati rakyat mendengarnya.

Bisa kita bayangkan betapa pedihnya hati masyarakat yang dari awal tanah di garap  dengan cucuran keringat dan biaya tiba tiba saat ingin menerbitkan haknya berupa sertifikat ternyata di dalam tanah tersebut sudah ada hak orang lain. Ini sebuah kezaliman yang tak pantas dibiarkan, harus kita berantas,” terang Burhan.

Burhan berharap agar kejaksaan segera menuntaskan perkara mafia tanah tersebut yang masih parkir di kejaksaan agar masyarakat merasa tenang dan aman dari gangguan oknum yang terkutuk,” tutup Burhan.