INFOLAKI.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan dan memastikan kebijakan nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, termasuk Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, secara daring dari Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Kapolres Putu Kholis – PWI Bekasi Raya Perkuat Sinergi Kamtibmas, Informasi dan Sosial

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya sekaligus memaparkan berbagai agenda dan persoalan bangsa yang masih harus diselesaikan.

Presiden menyebut, selama 663 hari pemerintahan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menangani berbagai persoalan nasional, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan amanat konstitusi serta menghadirkan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Prabowo juga kembali menegaskan sumpah yang diucapkannya ketika dilantik sebagai Presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Sumpah tersebut, kata Presiden, menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dengan menempatkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagai prioritas, termasuk masyarakat yang pada Pemilu 2024 tidak memberikan dukungan kepadanya.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah pedoman yang menjadi dasar pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Di antaranya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga kepentingan inti nasional, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat dan generasi mendatang.

Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa perjalanan pemerintahan masih menghadapi berbagai pekerjaan besar yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap dan berkelanjutan.

“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegas Prabowo.

Kalbar Teguhkan Komitmen Sinkronisasi Kebijakan

Menanggapi pidato kenegaraan tersebut, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan nasional, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kolaborasi antarpemerintahan, serta mengoptimalkan potensi daerah.

“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.

Ria Norsan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, stabilitas keamanan serta turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurutnya, keterlibatan seluruh komponen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin maju sekaligus berkontribusi terhadap terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran Forkopimda Kalbar, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal agenda pembangunan nasional serta memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. (red)