INFOLAKI.COM, SUMENEP – Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sumenep, Misnadin,  menyoroti kemacetan dan antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep, Madura. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh dua persoalan krusial, yakni keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta penerapan kewajiban penggunaan barcode bagi pengendara sepeda motor yang membeli BBM bersubsidi.

Ia menilai, keterlambatan distribusi pasokan BBM telah menyebabkan meningkatnya volume kendaraan yang mengantre di sejumlah SPBU. Sementara itu, proses verifikasi barcode yang kini wajib digunakan oleh pengguna sepeda motor turut memengaruhi kecepatan pelayanan di lapangan.

“Antrean panjang yang terjadi saat ini tidak terlepas dari keterlambatan pasokan BBM dan penerapan sistem barcode bagi pengguna kendaraan roda dua. Kedua faktor ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait agar tidak terus menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga : Di Balik Jutaan Bibit Kopi,Yakub: “Perusahaannya Pak DPR RI Ajbar”, Ajbar :“Salah Itu, Saya Hanya Memfasilitasi

Meski demikian, Ketua LAKI menilai situasi tersebut sebenarnya dapat diminimalkan melalui pengaturan arus kendaraan yang lebih baik di area SPBU. Menurutnya, petugas dapat menerapkan sistem antrean yang lebih tertib guna menghindari kemacetan yang meluas hingga ke badan jalan.

Selain itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pengelola SPBU, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memastikan pasokan BBM tersedia secara memadai serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga : Forum Wartawan Kalbar Minta Keterbukaan Data TKA, Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Didesak Beri Penjelasan

Kondisi antrean yang terjadi di sejumlah SPBU belakangan ini juga mendapat perhatian dari warga. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu.

“Harapan masyarakat sederhana, pasokan BBM lancar dan pelayanan di SPBU berjalan normal sehingga tidak terjadi antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan,” katanya.

Masyarakat juga berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem barcode serta memperkuat pengawasan distribusi BBM agar kebutuhan energi masyarakat di Kabupaten Sumenep dapat terpenuhi secara optimal.

Hingga saat ini, antrean kendaraan masih terlihat di beberapa SPBU di wilayah Sumenep, meskipun petugas terus berupaya melakukan pengaturan untuk menjaga kelancaran pelayanan dan mengurangi kepadatan kendaraan di lokasi pengisian BBM.(daroel/red)