INFOLAKI.COM, KAB. BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi guna mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (6/4/2026).

Kunjungan yang dipimpin Komisi II DPRD Kota Padang Panjang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna mendukung pemerataan pembangunan.

Baca Juga : Muscab PKB Kota Bekasi Berjalan Kondusif, Tiga Kandidat Ketua Masuk Tahap Uji Kelayakan

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Panjang, H Pahrijani, mengatakan pihaknya ingin menggali secara langsung langkah konkret yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan PAD.

“Kami ingin belajar dari Kabupaten Bekasi, bagaimana strategi mereka dalam meningkatkan pendapatan daerah, untuk kemudian kami bawa dan terapkan di Kota Padang Panjang,” ujarnya.

Ia berharap hasil studi tiru ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD di daerahnya, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Senada, Sekretaris Bapenda Kabupaten Bekasi, H Maman, menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi dan berbagi pengalaman terkait berbagai inovasi pengelolaan pendapatan daerah kepada rombongan DPRD Kota Padang Panjang.

Menurutnya, sejumlah sektor menjadi fokus pembahasan, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), hingga pajak listrik.

“Diskusi lebih banyak diisi dengan sesi tanya jawab terkait inovasi dan strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan PAD,” kata Maman.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus menggencarkan berbagai langkah strategis untuk mencapai target PAD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun dari sektor pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui operasi gabungan bersama pemerintah provinsi, kepolisian, dan TNI dengan menyasar titik-titik keramaian publik sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak realisasi PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(Dalih)